Aspek Akuntansi Undang-undang Perseroan Terbatas; Suatu Pembahasan Kritis Atas Undang-undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Edisi 2
Marisi P. Purba, S.E., Ak, M.H.
Telah di baca oleh 0 pemustaka, dengan total durasi baca 00:00:00
Deskripsi Buku
Buku ini mencoba membahas dan mengkritisi Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas UU PT Isu yang paling banyak dibahas buku ini adalah aspek akuntansi undang undang tersebut yang keliru dan berpotensi menimbulkan masalah Pembahasan dilengkapi dengan rujukan Standar Akuntansi Keuangan SAK yang berlaku di Indonesia dan prinsip akuntansi lain yang relevan Melalui buku ini penulis ingin mengajak pembaca menganalisis UU PT dengan cara yang unik yaitu membedah aspek akuntansi keuangan yang terkandung dalam UU PT Pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan penulis yang bervariasi menambah ketajaman analisis dan kritik yang dipaparkan penulis terhadap ketentuan ketentuan UU PT Buku ini dapat dijadikan bahan referensi dan acuan bagi para praktisi akademisi peneliti dan setiap orang yang ingin memahami permasalahan penerapan UU PT di Indonesia dengan menggunakan perspektif non hukum
Buku ini mencoba membahas dan mengkritisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT.). Isu yang paling banyak dibahas buku ini adalah aspek akuntansi undang-undang tersebut yang keliru dan berpotensi menimbulkan masalah. Pembahasan dilengkapi dengan rujukan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia dan prinsip akuntansi ...lain yang relevan.
Melalui buku ini, penulis ingin mengajak pembaca menganalisis UU PT. dengan cara yang unik, yaitu membedah aspek akuntansi keuangan yang terkandung dalam UU PT. Pengalaman kerja dan latar belakang pendidikan penulis yang bervariasi menambah ketajaman analisis dan kritik yang dipaparkan penulis terhadap ketentuan-ketentuan UU PT.
Buku ini dapat dijadikan bahan referensi dan acuan bagi para praktisi, akademisi, peneliti, dan setiap orang yang ingin memahami permasalahan penerapan UU PT di Indonesia dengan menggunakan perspektif non-hukum.
