Kebijakan, Birokrasi, Dan Pelayanan Publik; Kajian Kritis Ilmu Administarsi
Agus Hiplunudin
Telah di baca oleh 2 pemustaka, dengan total durasi baca 00:35:33
Deskripsi Buku
Kebijakan Birokrasi dan Pelayanan Publik merupakan sesuatu yang begitu sering diperbincangkan di tengah tengah masyarakat Hal ini karena kiprahnya menyentuh langsung kehidupan masyaratat tanpa terkecuali baik di desa maupun kota di pusat maupun di daerah Kebijakan merupakan arena persaingan prosese politik antara aktor aktor yang memiliki kepentingan stakeholders yang terdiri dari sektor pemerintah goverment swasta privat bisnis dan masyarakat civil society Setelah kebijakan publik diputuskan langkah selanjutnya yakni pengimplementasian kebijakan tersebut Tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk mencapai tujuan biasanya dalam bentuk program dan formulasi kebijakan Dalam hal pengimplementasian kebijakan publik birokrasi adalah panglima untuk mewujudkan kebijakan publik tersebut karena birokrasilah yang mengatur dan mengelola manajemen pemerintahan baik di pusat maupun daerah Pendekatan manajemen profesional telah merubah orientasi peran dan fungsi birokrasi dalam pemerintahan yang pada mulanya mengorientasikan pada kepentingan ldquo process rdquo semata Saat ini birokrasi sudah mulai bergeliat menuju ke ldquo product rdquo atau dari ldquo rule governance rdquo menuju ke ldquo goal governance rdquo Tujuannya adalah demi terciptanya pelayanan publik yang prima yang dapat memberikan kepuasan pada para penggunanya
Kebijakan, Birokrasi, dan Pelayanan Publik, merupakan sesuatu yang begitu sering diperbincangkan di tengah-tengah masyarakat. Hal ini karena kiprahnya menyentuh langsung kehidupan masyaratat tanpa terkecuali baik di desa maupun kota, di pusat maupun di daerah. Kebijakan merupakan arena persaingan (prosese politik) antara aktor-aktor yang memiliki kepentingan (stakeholders) yang terdiri dari ...sektor pemerintah (goverment), swasta (privat=bisnis) dan masyarakat (civil society). Setelah kebijakan publik diputuskan, langkah selanjutnya yakni pengimplementasian kebijakan tersebut. Tujuan dari implementasi kebijakan adalah untuk mencapai tujuan; biasanya dalam bentuk program dan formulasi kebijakan.
Dalam hal pengimplementasian kebijakan publik, birokrasi adalah panglima untuk mewujudkan kebijakan publik tersebut, karena birokrasilah yang mengatur dan mengelola manajemen pemerintahan, baik di pusat maupun daerah.Pendekatan manajemen profesional telah merubah orientasi peran dan fungsi birokrasi dalam pemerintahan yang pada mulanya mengorientasikan pada kepentingan “process” semata.
Saat ini, birokrasi sudah mulai bergeliat menuju ke “product”, atau dari “ rule governance” menuju ke “goal governance”. Tujuannya adalah demi terciptanya pelayanan publik yang prima yang dapat memberikan kepuasan pada para penggunanya.
